REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali berpendapat bahwa koalisi partai bukan bermakna penyamarataan suatu pandangan dari berbagai partai. 'Dalam suatu koalisi partai ada kalanya sama, tapi juga ada kalanya berbeda pandangan,' katanya usai membuka Musyawarah Wilayah VI PPP Jawa Tengah di Semarang, Sabtu.
Hal tersebut diungkapkan Suryadharma Ali saat dimintai pendapat mengenai perbedaan pandangan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Partai Demokrat yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan mengenai hak angket mafia pajak.
Ia mengaku enggan berkomentar lebih lanjut terkait hal itu karena partai yang dipimpinnya tidak berkoalisi dengan Partai Golkar maupun PKS, melainkan dengan Partai Demokrat. 'Tidak pada tempatnya jika saya mengomentari perbedaan pandangan itu,' ujarnya.
Ia mengatakan, saat koalisi terbentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Setgab telah memberi ruang bagi anggota koalisi untuk mengkritik pemerintah. Terkait dengan adanya beberapa anggota PPP yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas dalam rapat paripurna membahas hak angket mafia pajak, Suryadharma Ali yang juga menjabat sebagai Menteri Agama mengaku akan menjatuhkan peringatan keras pada yang bersangkutan.
'Memang ada anggota fraksi PPP di provinsi tertentu yang minta izin tidak ikut rapat paripurna karena sedang melaksanakan atau mempersiapkan muswil dan DPP dapat memakluminya tapi yang tanpa izin akan diberi peringatan keras,' katanya.
Menurut dia, peringatan keras yang diberikan pihaknya tersebut akan mempengaruhi pencalonan yang bersangkutan di masa mendatang dan dapat dilaporkan ke Badan Kehormatan. 'PPP tidak 'kongkalikong' dengan partai lain terkait dengan hak angket mafia pajak,' tegas Suryadharma Ali.
