REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ratusan polisi anti huru hara dikerahkan Sabtu untuk menghambat satu usaha baru oposisi melakukan unjuk rasa anti pemerintah di tengah ibu kota Aljazair.
Unjuk rasa terhadap rezim puluhan tahun Presiden Abdelaziz Bouteflika menurut rencana akan dimulai dua hari setelah pemerintah mencabut keadaan darurat yang diberlakukan 19 tahun, saat terjadi perpecahan di kalangan oposisi Aljazair.
Ratusan polisi memblokir akses ke dua taman pusat di mana para pemrotes pada 12 dan 19 Februari berusaha melakukan unjuk rasa, yang dilarang di ibu kota Aljirs sejak tahun 2001.
Polisi yang didukung kendaraan-kendaraan lapis baja serta satu helikopter terbang di atas lokasi-lokasi itu tetapi para saksi mata mengatakan jumlah mereka tidak sebanyak pada dua unjuk rasa sebelumnya bulan ini.
Akhir pekan lalu para pemrotes terlibat bentrokan dengan polisi anti huru hara yang mencegah sekitar 3.000 bergerak melakukan unjuk rasa di ibu kota itu.
Pada Kamis, Bouteflika, 73 tahun juga berjanji akan memasukkan 'anti korupsi) dalam tindakan penting pemerintah setelah protes-protes yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Januari yang menewaskan lima orang.
Tindakan-tindakan itu dianggap sebagai usaha-usaha perdamaian untuk meredakan kemarahan masyarakat setelah protes-protes anti korupsi melanda sebagian dunia Arab menggulingkan para pemimpin di Tunisia dan Mesir.
Protes baru itu dilakukan setelah satu perpecahan dalam oposisi pekan ini. Perhimpunan untuk Kebudayaan dan Demokrasi (RCD) berikrar pihaknya akan bergerak Sabtu 'dan setiap Sabtu'.
Akan tetapi bekas sekutunya, Koordinasi Nasional untuk Perubahan dan Demokrasi (CNCD), satu kelompok induk oposisi yang dibentuk bulan lalu ,menolak, dan pada Jumat mengatakan pihaknya berencana akan 'merubah gerakan itu'.
CNCD mengatakan pihaknya ingin mengakhiri segera rezim Bouteflika, mengutarakan masalah-masalah yang sama yaitu pengangguran yang tinggi, perumahan dan harga yang tinggi dilihami pemberontakan-pemberontakan rakyat di Mesir dan Tunisia.
